Pasalnya aktifitas dan kegiatan di pelabuhan penumpang dan petikemas milik Pelindo III tersebut beroperasional di wilayah Kota Banjarmasin dan bergantung pada fasilitas pemerintah daerah, seperti pemanfaatan jalan dan lain-lain.
Untuk itu, Mathari meminta Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan dan instansi terkait lainnya untuk dapat berkoordinasi dan duduk bersama agar potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sesuai Peraturan Daerah (Perda) dari sektor pelabuhan dapat digali secara maksimal. Seperti retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi parkir di badan jalan, izin mendirikan bangunan (IMB), dll. Sebagai daerah transit dan kota perdagangan, Kota Banjarmasin harus mampu mengoptimalkan potensi jasa pelabuhan yang berada di Kota Banjarmasin tersebut.
Perumpamaannya "bagai negara dalam negara". Selama ini Pelindo III selalu menjelaskan secara normatif bahwa mereka merupakan perusahaan di bawah naungan BUMN (pusat) dan sesuai UU tidak dapat berkontribusi langsung terhadap pembangunan di Banjarmasin. Walaupun Mathari tidak menafikkan kontribusinya ada untuk masyarakat Banjarmasin berupa dana CSR. Namun terkait keberadaannya di Banjarmasin, sesuai otonomi daerah maka perizinan dan lain-lain harus melibatkan pemerintah daerah.
Hal ini terkait dengan pembangunan yang terjadi selama ini di lingkungan pelabuhan, izin mendirikan bangunan (IMB), izinan gangguan (HO), dan perizinan lainnya yang tidak pernah di urus ke Pemerintah Kota Banjarmasin. Warga dan masyarakat yang tumbuh di tengah-tengan Kota Banjarmasin saja ketika menggali tanah untuk menanam pagar, sebelumnya wajib memiliki IMB, sambung Mathari.
Ditambahkan Mathari, Pemerintah Kota harus bisa menangkap peluang dengan keberadaan aktifitas pelabuhan selama ini di Banjarmasin. Seperti memiliki lahan parkir yang bisa menampung ratusan bahkan ribuan truk yang akan dan telah bongkar muat di pelabuhan. Selama ini truk-truk muatan yang ada, diparkir di sembarang tempat di sepanjang jalan dari bawah jembatan Basirih hingga pelabuhan. Hal tersebut sudah sejak lama menjadi keresahan bagi warga sekitar, ditambah lagi kerusahkan jalan dan debu yang ditimbulkannya.
Jika parkir truk-truk tersebut dapat dikelola dengan baik, selain dapat menata kawasan sekitar pelabuhan menjadi lebih baik, pemasukan yang besarpun dapat diraih Pemerintah Kota untuk meningkatkan PAD. Kami meyakini pemilik truk dan Organda tidak keberatan untuk ditata, bahkan sopir dan pemilik kendaraan meraa aman, dan masyarakat sekitar merasa nyaman dengan keberadaan pelabuhan di lingkungan sekitar mereka.
link : fraksipksbanjarmasin.blogspot.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar